Pemprov DKI Kaji Penyesuaian Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak dalam sunyi yang teratur. Mereka kini tengah mendalami usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta terkait penyesuaian tarif moda transportasi Transjabodetabek dan Transjakarta. Langkah ini diambil demi menjaga keseimbangan kota yang terus bergerak.

Suka dengan artikel ini?

Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe Sekarang →

Berdasarkan keterangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (8/7), laporan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta telah resmi diterima oleh pihak pemerintah. Kajian yang mendalam akan segera dilakukan dalam waktu dekat guna menghitung ulang segala aspek finansial yang terlibat.

"Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu, dalam minggu-minggu depan ini kami segera menghitung kembali," kata Pramono dengan nada tegas yang biasa ia gunakan saat menghadapi persoalan besar kota.

Menurut Pramono, ada hal mendasar yang tidak boleh diabaikan, yaitu ketepatan alokasi subsidi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak boleh memikul beban yang keliru. Setiap rupiah yang keluar harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak memberatkan pos keuangan daerah.

"Untuk memutuskan kenaikan Transjakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung dan dilakukan untuk itu," jelasnya.

Saat ini, kebijakan penyesuaian tarif tersebut berada di meja pembahasan yang sama dengan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama legislatif. Pramono menekankan bahwa urusan ini adalah prioritas yang menuntut keputusan cepat namun tetap matang.

"Sekarang ini sedang dalam tahap pembahasan APBD dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta, tetapi itu menjadi prioritas untuk segera diputuskan," kata Pramono lagi, meyakinkan bahwa keputusan tidak akan mengambang terlalu lama.

Gubernur memastikan bahwa keadilan akan tetap tegak dalam kebijakan baru ini. Beban kenaikan tarif hanya akan menyasar mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih. Di sisi lain, bagi 15 golongan masyarakat yang masuk kategori tertentu, layanan gratis akan tetap dipertahankan dengan ketat.

"Sehingga dengan demikian, siapapun yang nanti mengalami kenaikan pasti memang orang-orang yang mampu untuk itu," ujar Pramono menutup pembicaraan sore itu.