Uang daerah adalah urusan yang berat, dan Jambi sedang menjaga setiap sen yang mereka miliki. Pemerintah Provinsi Jambi kini sedang menimbang dengan saksama keputusan untuk membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS. Langkah ini diambil bukan karena mereka enggan, melainkan demi melakukan penghematan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD, khususnya pada sektor belanja langsung yang kerap menguras kantong daerah.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan keterangan dari Gubernur Jambi, Al Haris, ada kecemasan nyata yang membayangi jika daerah terlalu terburu-buru menambah aparatur baru. Menurut dia, keseimbangan keuangan harus tetap terjaga agar pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tidak goyah oleh beban gaji.
"Kalau menerima pegawai baru, kita khawatir nanti anggaran membengkak untuk belanja gaji pegawai, maka kita sulit untuk membangun daerah," kata Al Haris saat memberikan keterangan di Kota Jambi pada Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut pantauan di lapangan, arus kebijakan saat ini sedang dialihkan untuk memberdayakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Ditambah lagi, gerak pemerintah daerah kini dibatasi oleh aturan dari pemerintah pusat yang masih digodok, sebuah regulasi ketat yang menyatakan bahwa porsi belanja gaji pegawai tidak boleh melebihi angka 30 persen dari total belanja daerah.
Aturan yang mengikat itu memaksa Pemprov Jambi untuk duduk kembali dan mengkaji ulang setiap rencana penerimaan pegawai. Menurut Al Haris, seandainya pintu rekrutmen itu nantinya tetap dibuka, pemerintah hanya akan membukanya sedikit, khusus untuk formasi yang benar-benar mendesak dan kosong.
Beberapa posisi yang dianggap kritis antara lain adalah guru untuk bidang studi tertentu serta dokter spesialis. Saat ini, kajian mendalam mengenai kebutuhan riil tersebut masih dikerjakan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jambi.
"Yang ditambah kebutuhan wajib, contohnya guru bidang studi yang pensiun namun tidak ada penggantinya, ini penting kita menerima. Dokter spesialis yang masih minim seperti bedah jantung misalnya, itu yang kita harapkan," ujar Al Haris dengan tegas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, juga telah menyampaikan hal yang senada mengenai arah kebijakan ini. Menurut dia, daerah kini sedang memikul pundak yang berat dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang masih tersisa.
Berdasarkan data yang ada, tanggung jawab besar itu adalah mengalihkan para honorer tersebut menjadi PPPK paruh waktu, yang jumlahnya saat ini tercatat mencapai 6.438 pegawai. Sebuah angka yang tidak kecil untuk diselesaikan dalam waktu dekat.
Menurut Sekda Sudirman, pembatasan rekrutmen CPNS baru adalah strategi yang paling masuk akal untuk menjaga napas keuangan daerah tetap panjang dan efisien. Fokus mereka sudah bulat, menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan tenaga yang ada.
"Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah PPPK," ucap Sudirman mengakhiri pernyataannya.